Workshop ini merupakan kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak) Yogyakarta. Dan di inisiasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia.

            Latar belakang Penyusunan Roadmap Kota Inklusi Menuju Kota Banjarmasin Ramah Difabel yakni :

1.         Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mempunyai komitmen sebagai kota inklusi.

2.         Kota Banjarmasin sudah mendeklarasikan sebagai kota inklusi semenjak Tahun 2013.

3.         Mewujudkan kota inklusi adalah sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dijalankan bersama.

4.         Sebuah proses yang membutuhkan dukungan dari multi pihak yaitu Pimpinan Daerah, SKPD, Masyarakat termasuk penyandang Disabilitas.

            Adapun tujuan menjadikan Banjarmasin kota inklusi adalah : Kota yang menjamin kelompok minoritas, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin merasakan kenyamanan, tidak disingkirkan, mendapat faslitas dan layanan yang setara dan mendapatkan keberadaan mereka mendapatkan perlindungan secara utuh. Dan kota yang bisa memberikan layanan, kemudahan bagi semua orang untuk bermobilitas dan berinteraksi sosial.                

            Dalam sambutan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Ir. Nurul Fajar Desira, CES atas nama Walikota Banjarmasin menyampaikan bahwa pengertian Difabel lebih positif daripada selama ini digunakan pada umumnya Disabilitas. Kata Disabilitas (Dis-Ability) mengandung pengertian negatif, diskriminatif dan ketidakmampuan. Sedangkan Difabel (Different-Ability) yang berarti berbeda tapi mampu.

            Kota inklusi harus memiliki tiga aspek utama yang saling berkaitan signifikan yakni : (1) Kebijakan yang inklusi berpihak kepada kelompokrentan yang marginaltermasuk penyandang difabel (2) Layanan publik yang inklusiramah terhadap kelompok rentan misalkan lansia, anak, perempuan hamil dan penyandang difabel disetiap tingkatan dan sektor (3) Masyarakatnya juga harus inklusi yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan perbedaan, dan mengakomodasikan dalam berbagai tananan dan infrastuktur yang ada.

            Kedepannya indikator-indikator kota inklusi bisa dimasukan ke dalam RPJMD yang sedang dalam pembahasan untuk lima tahun ke depan.

            Pembukaan Workshop Penyusunan Roadmap Kota Inklusi Menuju Kota Banjarmasin Ramah Difabel diakhiri dengan diskusi.

            Di hari yang sama dilanjutkan dengan Program Peduli terhadap Layanan bagi Difabel melalui Kebijakan Inklusif di Ruang Berintegrasi Pemko Banjarmasin.

            Program ini merupakan Kerjasama anatara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pemerintah Australia.

            Hadir pada acara ini Hadir pada acara ini Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah, Perwakilan The Asia Foundation Sujana Royat (Senior Advisor PNPM Peduli), Angie Bexley, Marina Mory, Australian Embassy DFAT, Natalie Cohen, Elena Rese, Andini Mulyawati, Direktur SAPDA Yogyakarta Nurul Sa’adah dan jajarannya, Kepala Bappeda Kota Banjarmasin (Ketua Forum SKPD Peduli Disabilitas Kota Banjarmasin) Ir. Nurul Fajar Desira, CES, Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Ir. Gt. Ridwan Syofyani, MM, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Drs. Agus Surono, M.Si, Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin Ir. Ahmad Fanani Saifuddin, MT, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

            Walikota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan apresiasi dan merasa terbantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satunya terkait permasalahan dan keberadaan penyandang difabel. Dalam kesempatan ini berharap ada saran selama program ini berlangsung di Kota Banjarmasin.

            Di kesempatan ini Angie Bexley dari The Asia Foundation menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Kota Inklusi. Ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang terwujud dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin untuk Difabel.

            Kota Banjarmasin telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini sebagai komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan DPRD Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota Ramah Difabel. Bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yakni : Perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, Pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas, baik pendidikan formal maupun non formal serta Pemenuhan hak dan kesempatan yang sama penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang layak.

            Adanya pembentukan Forum SKPD Peduli Disabilitas sebagai sebuah langkah awal pengarusutamaan isu disabilitas di lingkungan Pemerintahan Kota. Bahwa isu difabel adalah tanggung jawab seluruh SKPD sehingga program masing-masing SKPD mampu berperspektif ramah difabel. Program-program SKPD yang ramah difabel terwujud dalam beberapa bidang, diantaranya :

            Pendidikan : Program Pendidikan Inklusi, dari 640 sekolah se Kota Banjarmasin sudah ada sampel (piloting) 9 sekolah inklusi dan hingga bulan Juli 2016 berkembang menjadi 37 sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK di lima kecamatan se Kota Banjarmasin. Untuk pengadaan guru-guru khusus inklusi, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat melalui Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan KKG (Guru Khusus Inklusi). Ke depannya meminta semua sekolah reguler menerima difabel ringan, pengadaan guru bimbingan khusus, dan peningkatan materi-materi pelatihan.

            Kesehatan : Membuat sarana untuk difabel di puskesmas-puskesmas. Hingga Tahun 2016 sudah ada 14 tahap akreditasi puskesmas ramah difabel dari target 26 tahap akreditasi. Sisanya 12 tahap akreditasi di Tahun 2017.

            Infrastruktur : Pembangunan jalan dan jembatan beton sepanjang 27 km dan lampu penerangan, sesuai Peraturan Walikota (Perwali).

            Dengan SKPD berkontribusi terhadap Difabel, Kota Banjarmasin bisa menjadi Kota Ramah Difabel, Nyaman Difabel dan Rumah bagi penyandang Difabel. Sejak Tahun 2012 Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan yang bagus dalam program-program inklusi dan dengan menyempurnakan data untuk penyusunan menyusun Roadmap Kota Inklusi, Kota Banjarmasin bisa mendeklarasikan sebagai Pilot Project di Indonesia sebagai Kota Ramah Difabel.